FORUM KONSULTASI PUBLIK

Kabupaten Tangerang – Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPPPP) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan, permukiman, sanitasi, dan pemakaman. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta penyempurnaan standar pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kamis (25/06/26)

Dalam paparannya, DPPPP Kabupaten Tangerang memperkenalkan konsep “Cetak Biru Ekosistem Permukiman 2026”, yang menggambarkan keterpaduan layanan mulai dari penyediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi, hingga pelayanan pemakaman. Melalui konsep tersebut, DPPPP berkomitmen mewujudkan pelayanan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kepala Dinas menjelaskan bahwa struktur pelayanan DPPPP dirancang sebagai sebuah ekosistem yang mendukung kebutuhan masyarakat sepanjang siklus kehidupan. Bidang Perumahan berfokus pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan fasilitasi pengembangan perumahan yang layak, sementara Bidang Permukiman berperan dalam penanganan kawasan kumuh, pengelolaan sarana air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di sisi lain, Bidang Pemakaman bertugas memastikan tersedianya layanan pemakaman yang tertata, responsif, dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut juga dipaparkan lima pilar layanan utama yang menjadi fokus DPPPP, yaitu penanganan RTLH, sanitasi lingkungan, pelayanan sedot lumpur tinja, pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan, serta pelayanan pemakaman. Kelima layanan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman, lingkungan yang sehat, sanitasi yang memadai, kepastian pengelolaan fasilitas umum, dan tersedianya lahan pemakaman yang tertata.

Sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik, DPPPP juga memperkenalkan sejumlah inovasi yang akan dikembangkan pada tahun 2026. Inovasi tersebut meliputi digitalisasi layanan, penguatan sistem sanitasi aman, serta program BALE DESA (Bayar Retribusi Limbah Domestik Dengan Sampah) yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan nilai ekonomi sampah rumah tangga untuk membayar retribusi layanan sedot lumpur tinja.

Selain memaparkan capaian kinerja, DPPPP turut menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), kebutuhan peningkatan armada pelayanan sanitasi, serta masih adanya PSU perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPPPP telah menyiapkan strategi penguatan sanitasi, percepatan serah terima PSU, penataan TPU berbasis data digital, serta pengembangan platform pelayanan terintegrasi.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, DPPPP Kabupaten Tangerang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, saran, dan rekomendasi guna penyempurnaan standar pelayanan publik. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

Kegiatan FKP 2026 ditutup dengan sesi diskusi dan penyerapan aspirasi sebagai bentuk komitmen DPPPP Kabupaten Tangerang dalam membangun pelayanan publik yang kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kualitas permukiman yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.